Teori Koalisi di Balik Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Rosadi Jamani 11 April

Rosadi Jamani

Semakin ramai publik membicarakan rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Poetri. Wajarlah, karena saat di Pilpres lalu, dua pimpinan partai politik besar itu beda dukungan. Berdasarkan hasil perhitungan di KPU, Prabowo lah pemenangnya. Tapi, Megawati belum mengakui secara resmi, menunggu hasil sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Di saat menunggu hasil sidang MK, dua tokoh ini dijadwalkan akan bertemu. Tentu saja ini pertemuan itu sangat ditunggu. Apakah ini sebagai tanda PDIP mengakui kemenangan Prabowo, lalu menjalin koalisi di pemerintahan Prabowo. Atau, sebaliknya Megawati menolak koalisi dan lebih memilih berseberangan dengan Prabowo. Semua belum ada yang tahu.

Rencana pertemuan itu menarik untuk dibedah dengan Teori Koalisi dari William H. Riker. Dalam bukunya “The Theory of Political Coalitions” ia menjelasan, koalisi politik terbentuk dan bertahan dalam sistem politik (Meireles, 2024). Kepentingan individu dan kelompok memengaruhi pembentukan koalisi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas koalisi tersebut (Spanier et al., 2024). Riker juga mengajukan konsep seperti "pembatas transaksi" untuk menjelaskan mengapa koalisi tertentu mungkin lebih stabil daripada yang lain (Oszkay, 2024).

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat dianalisis sebagai strategi koalisi politik. Meskipun keduanya berasal dari partai politik yang berbeda, ada kemungkinan pembentukan koalisi untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing, terutama mengingat besarnya pengaruh dan basis pemilih yang dimiliki oleh keduanya (Sukmawan & Pratama, 2023). Siapa yang tidak tahu, betapa besarnya PDIP yang sudah memenangkan tiga kali Pemilu berturut-turut. Begitu juga Gerindra, selalu lolos ambang batas parlemen. Walau tidak memenangkan Pemilu 2024, Gerindra lewat kader terbaiknya, Prabowo memenangkan Pilpres versi KPU. Strategi koalisi dalam politik seringkali didasarkan pada kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan politik (Wurthmann & Krauss, 2024). Prabowo dan Megawati, sebagai dua tokoh yang memiliki dukungan kuat dari basis pemilihnya, dapat memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas potensi kerjasama dalam menghadapi Pilpres 2024, baik dalam bentuk aliansi formal maupun kesepakatan politik lainnya. Dengan catatan, keduanya sepakat membangun koalisi. Tapi, apabila Megawati menolak dan lebih memilih di luar pemerintahan, tentu teori kaolisi ini menjadi tidak relevan lagi.

Potensi koalisi antara Prabowo dan Megawati memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Pembentukan koalisi ini dapat mengubah lanskap politik, mempengaruhi strategi dan narasi dari berbagai partai politik lainnya, serta mempengaruhi hasil dari Pilpres 2024 (Meireles, 2024). Peta politik pasti berubah apabila pentolan PDIP menerima tawaran koalisi. Itu artinya, PDIP berada di luar pemerintahan sama seperti era Presiden SBY dulu. Kalau sudah berseberangan, seluruh kebijakan Prabowo beserta kabinetnya akan selalu dikritik atau dikoreksi. Bisa lewat parlemen maupun di luar parlemen. Mereka terus bersuara vokal setiap ada kebijakan pemerintah yang dirasakan menyimpang dari peraturan maupun nurani rakyat. Risiko dari sikap ini, PDIP tidak bisa lagi menempatkan kader terbaiknya di pos-pos strategis. Jangan berharap ada kader PDIP menjadi menteri lagi. Jangan harap ada kader PDIP bisa mendapatkan kemudahan izin dan sebagainya. Risiko di luar pemerintahan. Dengan sikap ini, pemerintahan Prabowo tentu sangat berat meloloskan setiap kebijakan di parlemen. Ada PDIP yang selalu siap melakukan kritik.

Keuntungan dan Kerugian Koalisi

Apabila Megawati memilih berkoalisi dengan Prabowo, memang ada sejumlah keuntungan didapatkan. Koalisi memungkinkan partai politik di parlemen satu suara. Upaya pengambilan keputusan menjadi cepat, tidak berlarut-larut (Barokah et al., 2022). Selain itu, koalisi dapat mengurangi ketidakstabilan politik dengan menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan konsisten, terutama dalam sistem multi-partai (Spanier et al., 2024). Dengan adanya koalisi, pemerintah memiliki dukungan yang lebih luas di parlemen, sehingga memudahkan proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan (Aleksanyan & Margaryan, 2023). Koalisi memberikan kesempatan bagi partai-partai politik untuk belajar dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan politik, serta memahami dinamika dan strategi politik yang berbeda (Nagorcka-Smith et al., 2022).

Koalisi juga memiliki sisi buruk. Salah satu kerugian utama dari koalisi adalah risiko kompromi ideologi dan prinsip antara partai-partai koalisi, yang dapat mengaburkan identitas dan tujuan masing-masing partai (Barokah et al., 2022). PDIP sendiri dikenal partai ideologis. Ajaran Soekarno merupakan inti utama PDIP digerakkan dan diperjuangkan. Sementara Gerindra, partai nasionalis. Cuma, belum jelas ideologi utama Gerindra. Soalnya, Prabowo sering berpenampilan ala Soekarno juga.

Koalisi dapat mengalami ketidakstabilan internal akibat perbedaan pendapat dan konflik antara partai-partai koalisi. Ini dapat mengganggu kinerja pemerintahan (Vinogradova & Galam, 2013). Dengan banyaknya partai dalam koalisi, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lambat dan kompleks karena memerlukan kesepakatan bersama (Hou et al., 2020). Jika pemerintah yang dibentuk melalui koalisi menghadapi kegagalan atau kritik, semua partai dalam koalisi akan berbagi tanggung jawab. Ini dapat mempengaruhi popularitas dan dukungan masing-masing partai (Bachrach et al., 2009). Koalisi memerlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara partai-partai koalisi untuk mencapai kesepakatan dan konsistensi dalam kebijakan dan strategi politik (Kashwan, 2012).

Dalam konteks politik Indonesia, koalisi politik telah menjadi fenomena yang umum, terutama dalam sistem politik yang multi-partai. Meskipun memiliki keuntungan tertentu, koalisi juga memiliki risiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh partai-partai politik yang terlibat. Oleh karena itu, strategi dan kalkulasi politik yang tepat sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan koalisi politik. Potensi koalisi ini juga dapat memberikan sinyal positif terhadap stabilitas politik nasional. Dalam konteks polarisasi politik yang semakin meningkat, adanya kerjasama antara dua tokoh besar seperti Prabowo dan Megawati dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun rekonsiliasi politik dan menyatukan bangsa.

Kesimpulan

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, meskipun masih dalam spekulasi. Bisa saja apabila pertemuan itu benar-benar terealisasi, koalisi terbentuk atau PDIP memilih di luar pemerintahan. Semua serba spekulasi. Di balik semua itu, ada keuntungan dan kerugian apabila terjadi koalisi. Semua itu merupakan sebuah proses politik untuk lebih mendewakan Indonesia yang lebih baik.

 

Referensi

Aleksanyan, E., & Margaryan, M. (2023). Coalitions as a Factor in the Institutionalization of the Transition to Democracy. Wisdom, 26(2), 31–38. https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.990

Bachrach, Y., Elkind, E., Meir, R., Pasechnik, D., Zuckerman, M., Rothe, J., & Rosenschein, J. S. (2009). The cost of stability in coalitional games. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5814 LNCS, 122–134. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04645-2_12

Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(1), 1–13. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273

Hou, D., Lardon, A., & Sun, H. (2020). On the Internal and External Stability of Coalitions and Application to Group Purchasing Organizations. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3622118

Kashwan, P. (2012). Do Coalition Governments Bring Economic Stability? 1 . International Studies Review, 14(4), 628–631. https://doi.org/10.1111/misr.12000

Meireles, F. (2024). Política Distributiva em Coalizão. Dados, 67(1), 1–50. https://doi.org/10.1590/dados.2024.67.1.308

Nagorcka-Smith, P., Bolton, K. A., Dam, J., Nichols, M., Alston, L., Johnstone, M., & Allender, S. (2022). The impact of coalition characteristics on outcomes in community-based initiatives targeting the social determinants of health: a systematic review. BMC Public Health, 22(1), 1–26. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13678-9

Oszkay, Y. (2024). Sharing Homes and Beds: Baptist-Bootlegger Coalitions and the Politics of Authenticity in the Regulation of Los Angeles’s Short-Term Rental Markets. In Urban Affairs Review (Vol. 60, Issue 1). https://doi.org/10.1177/10780874231162938

Spanier, J., Guerrero Lara, L., & Feola, G. (2024). A one-sided love affair? On the potential for a coalition between degrowth and community-supported agriculture in Germany. Agriculture and Human Values, 41(1), 25–45. https://doi.org/10.1007/s10460-023-10462-2

Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold. Jurnal Konstitusi, 20(4), 556–575. https://doi.org/10.31078/jk2041

Vinogradova, G., & Galam, S. (2013). Rational instability in the natural coalition forming. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 392(23), 6025–6040. https://doi.org/10.1016/j.physa.2013.07.065

Wurthmann, L. C., & Krauss, S. (2024). The closer, the better–How perceived ideological proximity between parties affects the emergence of coalition preferences. Political Research Exchange, 6(1). https://doi.org/10.1080/2474736X.2024.2303130